Surat Pemberitahuan (SPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/PMK.03/2014

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

lebih lanjut di Ortax.org

Sekilas Aturan

Isi SPT

(1) SPT paling sedikit memuat:

• jenis pajak;
• nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
• Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
• tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(2) SPT Tahunan PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

• jumlah peredaran usaha;
• jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
• jumlah Penghasilan Kena Pajak;
• jumlah pajak yang terutang;
• jumlah kredit pajak;
• jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
• jumlah harta dan kewajiban;
• tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
• data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3) SPT Masa PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

• jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
• tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
• data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(4) SPT Masa PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

• jumlah penyerahan;
• jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
• jumlah Pajak Keluaran;
• jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
• jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
• tanggal penyetoran; dan
• data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(5) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

• jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
• jumlah pajak yang dipungut;
• jumlah pajak yang disetor;
• tanggal pemungutan;
• tanggal penyetoran; dan
• data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Share

& Comment

Tweet