Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Sekilas Perkembangan Perpajakan Indonesia

Sebelum tahun 1983

Pada masa ini sistem perpajakan yang digunakan adalah official assestment yang berarti:

• Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.
• Wajib pajak bersifat pasif.
• Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.

Dasar Hukum:

• Menghitung Pajak Sendiri (MPS) - UU No. 8 Tahun 1967 
• Menghitung Pajak Orang (MPO) - PP No.11 Tahun 1967

Tahun 1983 sampai sekarang

Pada masa ini sistem perpajakan yang digunakan adalah self assestment yang berarti:

• Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
• Wajib pajak aktif.
• Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Dasar Hukum: 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

• UU Nomor 8 Tahun 1983
• UU Nomor  9 Tahun 1994
• UU Nomor 16 Tahun 2000
• UU Nomor 28 Tahun 2007
• Perpu Nomor 5 Tahun 2008
• UU Nomor 16 Tahun 2009

UU KUP menjadi dasar hukum formal perpajakan.

Share

& Comment

Tweet